Pidato & Pernyataan PM Kepulauan Salomon Sesi Untuk Papua Barat di Sidang Majelis Umum PBB Ke-70
Perdana Menteri Hon Manasye Sogavare membuat panggilan di New York hari ini di alamat di Sesi ke-70 Majelis Umum PBB.
Dia mengatakan, “Semua negara memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral untuk menegakkan, menghormati dan memajukan hak asasi manusia dan bila perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang berlaku.
Dengan latar belakang tersebut di atas, Perdana Menteri mengatakan Majelis Umum sangat menyadari kekhawatiran terus pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat dari panggilan selanjutnya Indonesia dan Solomon Islands di Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan Jenewa untuk melakukan lebih dalam menyelidiki dan pemantauan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan pada etnis Melanesia di Papua.
“Kami (Kepulauan Solomon) ingin masalah ini dihadiri secara tepat waktu,” tambahnya.
Perdana Menteri Sogavare kata Kepulauan Solomon bersama-sama dengan Forum Kepulauan Pasifik mencari dialog yang tulus dan kerjasama dengan Indonesia untuk mengatasi dan membubarkan tuduhan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia.
Dia mengatakan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik baru-baru ini, mereka ‘Pemimpin Summit’ di Port Moresby menyetujui Misi pencari fakta pelanggaran HAM ke Papua Barat untuk membangun dugaan penyalahgunaan hak asasi manusia di sana.
Dia mengatakan KTT memutuskan untuk mengajukan banding kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses gratis dan tak terbatas untuk misi ini dalam semangat sejati kerjasama regional. ‘
Perdana Menteri Sogavare menambahkan bahwa, “Dalam jangka panjang Namun, PBB tidak bisa menghindar dari akar penyebab pelanggaran ini.” sumber : webtv.un.org
