Published On:Rabu, 27 September 2017
Di posting oleh Admin:Yupiwo Apogo News
Petisi Rahasia Tuntut Referendum Papua Barat Disampaikan Ke PBB
 |
| Foto :Tuan,Benny Wenda |
YUPIWO APOGO |NEWS © 2017
INTERNASIONAL: PBB
Sumber Berita :ABC.Net.Au
Sumber Berita :ABC.Net.Au
Sebuah petisi rahasia
yang menuntut referendum kemerdekaan baru untuk Papua Barat telah
dipresentasikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah Indonesia
melarang petisi tersebut di provinsi Papua Barat dan Papua, mengancam bahwa
mereka yang menandatanganinya akan ditangkap dan dipenjarakan.
Namun dokumen tersebut
diselundupkan ke desa-desa yang telah membuatnya ditandatangani oleh 1,8 juta
penduduk Papua Barat, lebih dari 70 persen penduduk provinsi tersebut.
Sejumlah aktivis
berpendapat bahwa warga Papua Barat tak memiliki proses penentuan nasib sendiri
yang sah, sejak wilayah mereka masuk ke Indonesia pada tahun 1969.
Petisi tersebut menuntut
pemungutan suara bebas mengenai kemerdekaan Papua Barat serta penunjukkan
perwakilan PBB, untuk menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh
pasukan keamanan Indonesia.
Perdana Menteri
Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, mengatakan bahwa petisi tersebut sangat
penting dan masyarakat Papua Barat secara efektif telah memilih untuk menuntut
penentuan nasib sendiri.
"Mereka
datang dalam jumlah banyak untuk mengungkapkan harapan mereka demi masa depan
yang lebih baik," kata Sogavare dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.
Juru bicara Gerakan
Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda, mengatakan bahwa penandatanganan petisi
tersebut merupakan "tindakan berbahaya" bagi warga Papua Barat,
dengan 57 orang ditangkap karena mendukung petisi tersebut, dan 54 orang
disiksa oleh pasukan keamanan Indonesia selama kampanye itu berlangsung.
"Petisi Global
untuk Papua Barat, yang dilakukan bersamaan dengan Petisi Rakyat Papua Barat,
juga menjadi target dan situs yang awalnya menampung petisi itu, yakni Avaaz,
diblokir di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Jason Macleod dari
Departmen Studi Perdamaian dan Konflik di Universitas Sydney, mengatakan bahwa
petisi tersebut perlu dipahami sebagai "penolakan mendasar" atas
klaim kedaulatan Pemerintah Indonesia di Papua Barat.
"Dengan cara yang
sangat jelas dan langsung, petisi tersebut mewakili permintaan rakyat Papua
atas dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri, keinginan mereka untuk secara
bebas dan adil menentukan masa depan mereka sendiri," kata Dr Macleod.
Lihat di Tv ABC NEWS:
Ini linknya:https://www.youtube.com/watch?v=VnEKk97N5pw
Lihat di Tv ABC NEWS:
Ini linknya:https://www.youtube.com/watch?v=VnEKk97N5pw
