Jayapura, Jubi – Tuvalu dan Nauru resmi bergabung menjadi anggota Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) dalam pertemuan perdana PCWP di lantai 4 Gedung East West Centre, Honolulu Jumat (2/9) lalu, menyusul Kerajaan Tonga dan Republik Kepulauan Marshall yang menunjukkan dukungannya lewat kehadiran Perdana Menteri Hon Akilisi Pohiva dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Kepulauan Marshal, Hon David Paul.
Bertambahnya anggota dan dukungan tersebut menunjukkan peningkatan momentum terhadap hak penentuan nasib sendiri dan isu-isu HAM West Papua untuk menjadi desakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian pernyataan resmi sekretariat pers Perdana Menteri Republik Kepulauan Solomon, Minggu (4/9/2016).
Tuvalu adalah pulau di Polinesia yang terletak di Lautan Pasifik antara Hawaii dan Australia. Sementara Nauru adalah negeri kepulauan Mikronesia di Pasifik Tengah, berdekatan dengan Kiribati dan Banaba Islands. Perdana Menteri Tuvalu, Hon Enele Sopoaga dan Yang Mulia Marlene Moses hadir dalam pertemuan perdana PCWP tersebut.
“Negeri kami sepenuhnya mengapresiasi dan bersimpati pada aspirasi dan harapan rakyat West Papua untuk berdiri diatas kaki mereka sendiri dan mendukung hak-hak mereka berdiri sebagai sebuah negara dan menentukan keberlangsungan diri mereka sendiri sebagai rakyat,” demikian ujar Perdana Menteri Sopoaga, seperti dikutip rilis tersebut.
Baca juga Koalisi Pasifik untuk West Papua Gelar Pertemuan Perdana di Honolulu

Merlene Moses, yang juga Permanen Representative Nauru untuk PBB, mengatakan isu West Papua harus dibawa ke UN C24 (Komite Khusus Dekolonisasi), “supaya berhasil, kepemimpinan di Pasifik harus  kuat sehingga bisa mendorongnya lebih strategis,” tegasnya.

Menurut Moses, upaya strategis tersebut dibutuhkan dalam rangka menyelaraskan dukungan, “apa yang didukung sebagian orang, belum tentu didukung yang lain,” ujarnya.
Menteri Paul dari Republik Marshall menyatakan bahwa negerinya melihat isu West Papua dari perspektif kemanusiaan, dan isu-isu kemanusiaan ada di garda depan pemerintahannya.
Sementara Pohiva, Perdana Menteri Tonga, menganggap bahwa penanganan pelanggaran HAM di West Papua menjadi tanggung jawab moral pemerintahannya, termasuk situasi yang makin memburuk menanggapi seruan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan West Papua.
“Pada Sidang Umum PBB ke-70 tahun lalu, kami sudah menyatakan bahwa semua tujuan tata pemerintahan yang baik serta transparansi, mustahil tercapai tanpa memberi dukungan sepenuhnya pada hak-hak azasi manusia di wilayah-wilayah konflik di seluruh dunia, termasuk Kepulauan Pasifik,” kata dia.

Komitmen Strategis PCWP
Semua anggota pendiri PCWP hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali Pemerintah Vanuatu. Sekretaris Jenderal Pasific Islands Forum (PIF), Dame Meg Taylor, juga hadir.
Perdana Menteri Solomon, Sogavare, yang berdiri paling depan memimpin konsolidasi perluasan dukungan untuk West Papua di Pasifik, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Pasifik memiliki kewajiban sebagai tetangga terdekat West Papua untuk meneruskan aspirasi rakyat di wilayah itu.

“Hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua telah dikhianati sejak 50 tahun terakhir, demikian pula pelanggaran hak hidup dan martabat yang dilanggar karena mereka menuntut penentuan nasib sendiri, padahal itulah prinsip fundamental Piagam Dasar PBB,” tegas Sogavare.

Baca juga Kepulauan Solomon akan Pimpin Advokasi Isu-isu Papua Barat
Maksud dan tujuan PCWP, baginya, sangat sejalan denagn prinsip-prinsip hak azasi manusia dan demokrasi sebagai fondasi Piagam PBB, yang seharusnya dilindungi dan dipatuhi seluruh negara anggota.
Namun dia juga mengakui tidak mudah membalikkan kesalahan yang sudah dilakukan dengan menutup-nutupi dan menambah kerumitan isu West Papua selama bertahun-tahun.

“Itulah sebabnya pendekatan harus lebih kolaboratif dan strategis, hanya dengan kerja bersama menangani isu-isu West Papua secara lebih strategis tujuan misi kita dapat tercapai,” ujarnya.

Sekretaris PIF, Dame Taylor, menyatakan posisi PIF terkait West Papua dalam pemaparannya di forum diskusi PCWP itu. Menurut dia, pada Pertemuan Tingkat Tinggi PIF ke 46 tahun lalu, pihaknya sudah memutuskan misi Pencari Fakta untuk dikirim ke West Papua.
Baca juga Enam Inisiatif Didaftarkan Untuk PIF, Salah Satunya Masalah Papua

“Namun, pemerintah Indonesia menilai istilah “pencari fakta” sebagai hal yang ofensif, sehingga resolusi itu masih terhambat,” ujarnya sambil menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu Pimpinan PIF, Perdana Menteri O’Neil dari Papua Nugini serta Presiden Joko Widodo untuk tindak lanjut resolusi tersebut. Pimpinan PIF dikatakannya akan bertemu Presiden Indonesia.
Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP yang hadir pada kesempatan itu, menegaskan bahwa ULMWP mewakili gerakan pembebasan West Papua, akan terus mendorong perjuangan hak rakyat Papua atas tanahnya, hak penentuan nasib sendiri, dan seluruh hak azasi manusia yang dijamin oleh Piagam Dasar PBB.
Wakil FLNKS, Rodrigue Tiavouane, kembali menegaskan dukungan mereka atas inisiatif PCWP dan strategi yang akan dijalankan ke depan.

“Kami juga telah melalui proses perjuangan hak penentuan nasib sendiri ini, dimulai dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) kemudian Pasific Islands Forum (PIF) dan akhirnya ke Komite 24 PBB Khusus untuk Dekolonisasi,” ujarnya.

Sebagai satu-satunya koalisi LSM yang menjadi anggota PCWP, PIANGO (Pacific Islands Alliance of Non-Governmental Organisations), ikut merasakan penderitaan rakyat West Papua dan berkepentingan mendorong para pemimpin Pasifik untuk bersepakat menghentikan kekerasan di Papua dan menemukan jalan perdamaian terbaik bagi hak penentuan nasib sendiri.
“Saya sangat berbesar hati atas kepempimpinan yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Sogavare terhadap isu West Papua ,” ujar anggota PIANGO Tonga, Drew Havea.
Pertemuan PCWP ini ditutup dengan pernyataan komitmen seluruh anggota PCWP terhadap tujuan misi mereka.(*)

Sumber Berita:Tabloidjubi