 |
| Para pimpinan negara dalam pertemuan PIF ke 47 di Negara Federasi Mikronesia (FSM) yang berakhir, Minggu (11/9/2016) – pm.gov.pg |
Jayapura, Jubi – PIANGO memandang Australia dan Selandia
Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike
Forum Kepulauan Pasifik Selatan (PIF) ke-47 tentang West Papua belum
maksimal.
Pertemuan para pimpinan PIF sejak Rabu (7/9) berakhir pada
retreat Minggu (11/9/2016). Isu pelanggaran HAM Papua tetap menjadi agenda dan perhatian para pemimpin negeri Pasifik.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi NGO Kepulauan Pasifik
(PIANGO), Emele Duituturaga, kepada Jubi Selasa (13/9/2016), hasil
komunike PIF-47 kali ini belum mencerminkan desakan masyarakat sipil,
khususnya terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua.
“Tampak jelas bahwa geopolitik bermain dalam isu ini. Kami menduga
para pemimpin kami tidak cukup berani dan tegas di hadapan negara-negara
tetangga besar seperti Australia dan Selandia Baru,” ujar Duituturaga
yang menyesalkan desakan masyarakat sipil, agar PIF medorong isu
penentuan nasib sendiri West Papua ke PBB, belum tercermin dalam hasil
Komunike PIF-47.
Namun demikian, lanjutnya, isu pelanggaran HAM Papua, yang tidak bisa digeser dari agenda PIF, adalah capaian penting.
“Kami tahu beberapa negara anggota PIF bahkan berharap isu West Papua
dihapuskan sama sekali dari agenda PIF,” kata dia sambil memahami
bahwa hasil komunike tersebut adalah pertarungan politik dan pengaruh.
Hasil komunike terkait isu West Papua di dalam poin 18 menyatakan,
bahwa para pemimpin mengakui sensitivitas politik isu West Papua (Papua)
dan bersepakat isu dugaan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus
tetap ada dalam agenda. Para pemimpin juga bersepakat pentingnya sebuah
dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait masalah itu.
Menanggapi hasil Komunike PIF ke 47 yang belum memenuhi harapan
perjuangan politik West Papua, Octovianus Mote, Sekretaris ULMWP kepada
Jubi mengatakan dirinya tidak menganggap hal tersebut sebagai kekalahan.
“Kita menang dalam hal dukungan. Tahun ini hampir semua
negeri mendukung Papua Barat. Tahun lalu masih sangat sedikit karena
masih banyak yang belum tahu dan tidak bersuara,” ujarnya.
Dia mengaku justru lebih lebih optimis saat ini. “Saya lebih optimistik karena pemimpin kunci bersuara sama.”
PICWP Lanjutkan ke PBB
Terlepas dari hasil PIF-47 tersebut, Emele Duituturaga menegaskan
bahwa PICWP, yang terdiri dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Republik
Kepulauan Marshall, Nauru, Tuvalu dan PIANGO, adalah platform yang
semakin bisa diandalkan untuk terus mendorong West Papua menjadi agenda
di badan PBB.
“Kami sangat berbesar hati dan semakin positif karena anggota-anggota
negara PICWP sudah secara terbuka tunjukkan komitmen mereka untuk
mendorong isu West Papua ini.”
Pihaknya kedepan akan bekerja secara individual
dengan negeri-negeri tersebut agar PBB mengintervensi isu pelanggaran
HAM West Papua, sekaligus mendorong agenda penentuan nasib sendiri West
Papua ke Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, serta Sekretaris Jenderal PBB.
Selain itu, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF
selanjutnya, menurut Duituturaga, sudah menunjukkan sinyal bahwa
pihaknya akan menggelar pertemuan 16 anggota CSO dengan keseluruhan
pimpinan PIF pada pertemuan PIF tahun depan di Samoa.
“Tidak terlalu banyak nilainya bertemu segelintir pimpinan PIF di
Troika,” ujar Emele yang memandang usulan Perdana Menteri Samoa sebagai
terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik
West Papua.
Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB dalam pernyataan tertulisnya kepada
Jubi Senin (12/9) mengakui beratnya pertarungan pengaruh di PIF terkait
isu politik West Papua, khususnya karena hubungan ekonomi politik
negara-negara besar seperti Australia dan Selandia Baru dengan
Indonesia.
“Ada dua level perjuangan yang akan terus kami lakukan untuk
perluasan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua
hingga ke PBB. Level pertama adalah dukungan gerakan sosial dan politik
di Pasifik, dan level kedua adalah dukungan pemerintah negaranya.
Keduanya bisa berjalan seiring, bisa juga tidak. Tetapi level pertama,
yaitu dukungan gerakan sosial dan politik, adalah penentu,” ujar Yeimo.
Dia juga menjelaskan bahwa solidaritas gerakan sosial dan politik di
Australia, Selandia Baru dan Indonesia sendiri saat ini sedang
bertumbuh.
“Pemerintah Australia, Selandia Baru dan Indonesia boleh jadi masih
kepala batu untuk mengakui persoalan politik Papua, tetapi mereka tidak
akan bisa membendung perluasan dukungan dari rakyatnya sendiri pada
kami,” ujar Yeimo.(*)
Sumber:
Tabloidjubi
