Headlines

OTSUS BERAKHIR," KONTRAK ANTARA PAPUA DAN INDONESIA JUGA BERAKHIR, KARENA INDONESIA TAK PERNA MENYELESAIKAN AKAR PERASOALAN MASALAH PAPUA.

Posted by Admin: | Selasa, 22 September 2020 | Posted in , , , ,

foto dok pribadi:Wempi doo

Negara (NKRI) mendoktrin sebuah menara untuk mengambil kekayaan sambil membunuh dan menindas rakyatnya, sejak Bangsa papua kawin paksa bersama negara ini.

Dimana saat itu negara, Amerika , belanda, indonesia perjajian (new york agriment) 15 agustus 1962, demi ekonomi politik tanpa melibatkan bangsa papua yang mempunyai hasil kekayaan ,Dari situlah pemusahan etnis bangsa papua di mulai .
Dan hari ini orang papua itu tahu selam otsus hadir di papua tidak namanya kemakmuran dan kesejateraan yang ada hanyalah
pelangaran HAM dan penguras kekayaan papua yang terjadi.
Otsus itu hadir membawa malapetaka, bagi bangsa papua , karena hari ini orang papua mati diatas madunya sendiri.
Yang perlu kita ketahui bersama, selama ini banyak konfik yang terjadi di tanah papua, khusunya di daerah dataran tinggi menjadi tempat perakteknya negara. Banyak rakyat yang mati karena monconya senjata negara selama ini, mereka bunuhnya di luar hukum tak mengetahui pihak-pihak hukum dan Ham.
Disana banyak masyarakat yang hidupnya dalam trauma dengan kehadiran militer TNI dan POLRI di dataran tinggi papua itu.
Dari hari ini juga pendoropan TNI POLRI di berbagai wilayah , Seperti di , Wamena, Intan jaya, yahukimo, lany Jaya, Nduga, dan daerah dataran tinggi lainnya.
Hanya karena masa otsus berkhir pada tahun 2021 negara inj banyak hal yang ia lakukan ,
(1),Penerimaan CPNS, (2) Penerimaan TNI POLRI orang asli Papua ,(3) beasiswa untuk orang papua melalui jalur afirmasi ,(4) dan banyak hal yang terjadi hanya untuk menutupi supaya otsus jilid 2 berlajut.
Hmmm, hari ini masyarakat akar rumput mereka tahu kehadiran negara ini seperti apa?
Jadi jangan paksakan rakyat mereka ,karena mereka sendiri hidup dalam negara ini dengan seluk-beluknya itu.
Karena negara (NKRI) tidak akan perna menyelesaikan persoalan-persoalan di Tanah papua, dan biarkanlah Rakyat Papua sendiri menentukan Nasibnya sendirinya.
Dan hari ini rakyat akar rumput membutuhkan intervensi pihak internasional di bawah hukum PBB, Untuk menggelar refrendum di dua privinsi ,yakni Papua dan Papua barat.
#Gapiyai

Penulis adalah anak jalanan
Alam rimba papua , Medan juang , 16 sebtember 2020.

KAMI SEPERTI KAUM MINORITAS “SELAMA NEGARA MEMBERIKAN KAMI OTSUS”

Posted by Admin: | Kamis, 09 Juli 2020 | Posted in , , , ,

Foto pribadi:Wempi W Doo

YUPIWO APOGO |NEWS © 2020

OPINI : KAMI SEPERTI KAUM MINORITAS “SELAMA NEGARA MEMBERIKAN KAMI OTSUS”
OLEH : Wempi W.Doo


 

Dari jalan ke jalan ,hidup kami bagaikan anak tiri;
Derita kami mereka menrahasiakan demi kepentingan kaum Pemodal dan Penguasa, di tanah hitam keritan manis.

Sebenarnya nenek moyang  kami perna menghidupi berjuta tahun disana sebelum para kapitalis dan kolonilialis menduduki tanah yang dulu di juluki surga yang jatuh ke bumi itu.

Saya!, Tahu bahwa,ini tanah saya, orang Papua punya tanah, Orang Melanesia punya tanah , yang mana “TUHAN ALLAH” menempatkan dan menciptakan untuk  kami orang Papua di tanah yang penuh dengan susu dan madu.

Tapi yang ada hanya sekarang? Mereka datang membawah malapetaka bagi rakyat,Pembunuhan berantai, perampasan hak sipil rakyat jelata seperti”Merampas tanah mereka, kebun mereka disita, di rampok, di siksa, di fitna, dan banyak hal yang terjadi selama Otsus di berikan, Tetapi dan juga  setelah papua di aneksasi kedalam (NKRI) .Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat (Papua). Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala.

Setidaknya Otsus akan berkhir tahun depan, berarti masa kontrak habis dengan Provinsi papua dan Papua barat , untuk hidup dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .
Dan harapan rakyat hari ini ,Mengeralar Refrendum di bawah pengawasan internasional untuk menetukan nasib hidup rakyat papua barat.

Karena Indonesia telah gagal mengindonesiakan orang papua, selama di berikan otsus untuk dua provinsi yakni Papua dan Papua barat.



Penulis adalah pemudah anak jalanan yang ada di Alam rimba sunyi papua


Persetujuan "NEW YORK" Tanpa ORANG ASLI PAPUA

Posted by Admin: | Senin, 14 Agustus 2017 | Posted in , , , ,

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLiRXazzt13MtE_4Qb1ILw8mbZo4ETATvRKerzL1aZl0m3hPGY0eOAGB_rgUX5t_DJPAtlRFgZaeIFEqq_SYffwPWiK_9yaHgehyphenhyphent3_lrPRqWIChY3OJ7wLCkNwu89EBlR0ZwEGHF2V1Q/s1600/aksi+terkait+penembakan+di+deiyai.jpg
Aksi rakyat Papua di Yogyakarta terkait penembakan di Papua - Deiyai
Setelah Trikora dicetuskan oleh Soekarno, sejak 19 desember 1961. Sejak, 15 agustus 1962 adalah hari persetujuan new york antara indonesia, belanda dan amerika tentang penyerahan Papua barat kepada UNTEA, dan selanjutnya diserahkan administrasi kepada indonesia (harus tahu : bukan diserahkan Papua berdaulat bersama indonesia), saat ini papua sedang mencari kedaulatan yang dihilangkan itu .
Dan, sayangnya, saat persetujuan new york dilakukan, tidak pernah dilibatkan orang asli papua. Setelah itu, indonesia melancarkan berbagai operasi di papua mulai sejak tahun 1962-1969. Berapa macam operasi yang dilakukan oleh indonesia selama tahun-tahun itu; kita tahu : 
1). operasi sadar, 
2). operasi amphibi,
3). operasi bratayuda, 
4). operasi tumpas, 
5). operasi wibawa, dll.
Mengapa operasi-operasi itu dilakukan ? Ini alasanya, agar : 1). merebut Papua ke dalam indonesia melalui PEPERA rekayasa, 2). Menanam modal asing melalui PT.Freeport Indonesia, 3). Menghilangkan dekolonisasi Papua, 4). Menggagalkan kedaulatan Papua Barat, 5). Memunahkan orang asli Papua, dll. Maka, orang asli Papua sedang meminta Referendum Ulang.
***
Oleh karena itu, hari selasa 15 agustus 2017, adalah hari Persetujuan New York Terkait Tanah Papua; Orang asli Papua akan aksi damai di berbagai kota di indoensia, sebagai aksi New York Agreement adalah Ilegal dan tak pernah libatkan orang asli Papua.

Hari ini, kami mahasiswa Papua bersama Fri-WestPapua-AMP kota studi Yogyakarta juga akan dilaksanakan aksi damai untuk menolak ulah NewYorkAgreement itu. 
Kami, minta dukungan doa, terkait kegiatan itu, soalnya; pasti kami akan berhadapan dengan suatu tindakan penangkapan dan penghadangan oleh polisi, brimob, paksi katon dan ormas radikal di yogyakarta.
Bila perlu, seluruh mahasiswa papua yang tak punya kesibukan dengan kegiatan lain, silakan ambil bagian dan bergabung aksi besok hari, 
Tuhan selalu sayang kita. 
Oleh : Demi'N 
(Anggota Organisasi Pembebasan Papua Barat).

Source:PHAUL HEGER

Isu Papua Ke Majelis Umum PBB: Saatnya Indonesia Refleksi

Posted by WEMPI W. DOO | Minggu, 18 September 2016 | Posted in , , , ,

Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Benny Giay – JUBI
Jayapura, Jubi – Masuknya isu HAM dan politik Papua ke sidang Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung hingga 25 September, adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari dan seharusnya membuat pemerintah Indonesia merefleksikan diri.
Hal itu dikemukakan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, kepada Jubi Minggu (18/9/2016) menanggapi meluasnya isu Papua di Pasifik dan dorongan pemimpin negara-negara di Pasifik membawa isu West Papua ke Majelis Umum PBB.
“Bagi saya, ketika masalah Papua sampai ke Majelis Umum PBB oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, itu membenarkan pandangan bahwa sejarah sudah saatnya berubah,” ujar Benny Giay yang menyampaikan bahwa setelah 50 tahun Papua di Indonesiakan, inilah saatnya sejarah akan berubah.
“Saya kira suara-suara perjuangan Papua Merdeka akhirnya sampai ke Sidang Umum PBB adalah hal yang wajar saja. Sudah seharusnya. Karena kami di gereja percaya setiap 50 tahun sejarah harus direfleksikan, demikian juga pihak Indonesia sudah saatnya melihat kembali kelakuan dan kemajuan peradaban mereka yang sudah 50 tahun ini tidak membawa kebaikan di Papua,” kata Giay.
Benny Giay merasa sangat optimis bahwa harapan masyarakat Papua, yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, sedang mengalami kebangkitan khususnya karena didorong oleh kebangkitan di Pasifik.
“Yang terjadi di Pasifik itu adalah kebangkitan kesadaran kemanusian. Di batin saya, kalau solidaritas untuk hak politik (kemerdekaan) maka itu bisa dilakukan profesional saja. Tetapi kebangkitan di pasifik ini melebihi itu,” ujar Giay yang melanjutkan bahwa kebangkitan itu dilandasai oleh satu kekhawatiran besar bahwa bangsa Papua akan punah.
“Kesadaran akan kepunahan suatu bangsa manusia dan peradaban inilah yang melandasi solidaritas mendalam untuk kemanusiaan di pasifik. Kami pihak gereja mendukung itu,” ujarnya.
Papua Jadi Isu Negara
Sementara itu Ferry Marisan, Direktur ElsHAM Papua, memandang bahwa kemajuan advokasi isu Papua saat ini hingga ke Majelis Umum PBB terletak pada pihak yang mengadvokasi, yaitu negara.
“Kalau dulu advokasi dilakukan di Jenewa-Swiss, oleh masyarakat sipil untuk isu-isu HAM Papua, maka kini, melalui Vanuatu dan Solomon bahkan Tonga, advokasi sudah meningkat ke New York oleh tangan negara,” ujar Ferry.
Ketika isu Papua masuk ke Majelis Umum PBB di New York maka artinya, lanjut Ferry, hal itu akan menjadi pembicaraan di tingkat negara-negara lain yang tidak saja Pasifik.
“Memang ini bukan pertama kali, di sidang sebelumnya Vanuatu sempat membicarakan isu Papua. Tetapi yang berbeda tahun ini adalah  wakil Fiji akan menjadi salah satu pimpinan sidang dalam sidang tersebut. Sehingga kita berharap  akan bisa memberi pengaruh pada negara-negara lain di Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.”
Peter Thomson, Duta Besar Fiji untuk PBB baru saja dilantik sebagai presiden sidang Majelis Umum. Thomson disumpah Selasa lalu, (12/9), membuka sesi ke-71 sidang Majelis Umum yang terdiri dari 193 negara itu.
“Kita tunggu hasilnya, negara-negara mana yang akan menambah dukungan, tidak saja untuk isu HAM tetapi juga referendum Papua dan agenda pendaftaran Papua ke Komite 24 Dekolonisasi,” ujarnya,
Tetapi Ferry Marisan juga mengingatkan bahwa proses ini panjang dan bisa bertahun-tahun untuk meyakinkan negara-negara lain terus mendukung Papua. “Sekalipun demikian, capaian saat ini sudah membuka jalan ke sana,” ujarnya.
Baik Ferry maupun Pendeta Benny Giay tidak khawatir akan proses yang memakan waktu tersebut. Menurut Giay, justru saat inilah di era globalisasi peluang lebih besar karena mata banyak manusia bisa melihat apa yang terjadi.
“Kebangkitan solidaritas saat ini adalah tanda kebangkitan kesadaran kemanusiaan, dan itu terjadi di era globalisasi yang bisa diketahui oleh semua orang melalui media sosial. Saya menyambutnya dengan optmis,” ujar Giay.(*)

Sumber:Tabloidjubi

#TERPOPULER

Random Posts

#Translate

Tayangan Laman

# FIRMAN TUHAN

# FIRMAN TUHAN

# visitor

Flag Counter